Menghitung Sendiri Skor GCG Kita

Dibaca 4,297 kali

Sesuai dengan IPPF, salah satu lingkup tugas Aktivitas Audit Internal adalah tata kelola (Governance), di samping pengendalian internal dan manajemen risiko. Tapi yakinkah kita, bahwa rata-rata auditor internal di Indonesia telah meng-address lingkup tugas yang satu ini dengan memadai?

Agak berbeda dengan definisi pengendalian internal dan manajemen risiko yang relatif mapan dalam profesi audit internal, maka batas-batas proses tata kelola dan peran auditor internal di dalam proses tersebut belum terlalu banyak disinggung, kecuali di dalam IPPF. Dalam daftar istilah IPPF, tata kelola didefinisikan sebagai kombinasi proses dan struktur yang diimplementasikan oleh Board untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan-kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya. Lebih lanjut, pada Standar 2110 digariskan peran Aktivitas Audit Internal untuk menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan-tujuan berikut:

  • Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi;
  • Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif;
  • Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-bidang yang sesuai di dalam organisasi dan
  • Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara Board, auditor internal dan eksternal, serta manajemen.

Sayangnya, sampai dengan saat ini IIA belum mengeluarkan practice advisory yang memberikan pedoman lebih lanjut pelaksanaan standar ini.

Lantas, bagaimana kita, para auditor internal ini, akan melakukan penilaian teknis proses tata kelola di organisasi kita?

Yang paling mudah adalah melakukan outsourcing kepada penyedia layanan eksternal. Anda bisa menghubungi, misalnya, BPKP atau kantor akuntan yang cukup besar yang sudah berulangkali menerima dan melaksanakan penugasan penilaian tata kelola perusahaan yang sehat (GCG – good corporate  governance). Ada barang, tentu, harus ada uang. Cara ini walaupun mudah, tapi pasti tidak murah. Cara berikutnya, Anda bisa lakukan sendiri penilaian tata kelola dengan menggunakan practice advisory edisi lama. Sebagaimana kita ketahui IIA pernah mengeluarkan Practice Advisory 2130-1: Role of the Internal Audit Activity and Internal Auditor in the Ethical Culture of an Organization. Cara ini, meskipun murah, namun terkendala dengan pedoman yang sudah cukup daluwarsa dan tidak cukup rinci, sehingga mungkin Anda harus banyak berimprovisasi dalam pekerjaan lapangan dan pelaporannya. Cara ketiga, yang tampaknya cukup masuk akal dari segi efektivitas dan efisiensi adalah dengan menggunakan template self assessment yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti yang dikeluarkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI).

FCGI sendiri adalah forum yang didirikan pada tanggal 8 Februari 2000 oleh 5 profesional dan asosiasi bisnis, yaitu AEI, IAI-KAM, IFEA, INA, dan MTI, dan pada saat ini telah berkembang dengan tambahan 5 anggota lainnya APEI; FKSPI BUMN / BUMD; IIA Indonesia Chapter; INA (Asosiasi Indonesia Belanda); MAPPI; dan YPIA. FCGI mengembangkan alat untuk melakukan sef-assessment terhadap kondisi GCG di perusahaan dalam berkas spreadsheet. Penilaian juga bisa dilakukan secara online melalui website mereka di http://www.fcgi.or.id .  Dengan alat tersebut, suatu perusahaan dapat menilai diri sendiri kondisi GCG melalui satu set kuesioner yang telah diberi bobot dan skor evaluasi tertentu.

Secara singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam kerangka penilaian GCG versi FCGI ini, yaitu:

1. Hak pemegang saham (bobot 20%).

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi, apakah perusahaan telah:

  • menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas;
  • menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat Tahunan  Pemegang Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan;
  • mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan hak suara mereka;
  • memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan di RUPS; dll.

2. Kebijakan GCG (bobot 15%).

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan telah:

  • memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana  dijelaskan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
  • menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor publik;
  • membentuk sebuah organ yang bertanggung jawab (misalnya Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan;
  • memiliki aturan perilaku / etika bagi karyawan secara tertulis;
  • menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku / etika tersebut; dll.

3. Praktik GCG (bobot 30%).

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam perusahaan:

  • Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan Komisaris;
  • ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka;
  • Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka;
  • anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik kepentingan;
  • ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris; dll.

4. Pengungkapan (bobot 20%).

Dalam seksi ini kita dapat  menilai apakah perusahaan telah:

  • menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan;
  • memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha;
  • mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan benar;
  • mengungkap transaksi pihak terkait;
  • menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet; dll.

5. Audit (bobot 15%) .

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah:

  • memiliki audit internal yang efektif,
  • diaudit oleh akuntan publik yang independen,
  • memiliki komite audit yang efektif,
  • mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite audit, dll.

Setiap pertanyaan di dalam kuesioner tersebut diberikan poin: misalnya, 5 poin untuk setiap jawaban “ya” dan 0 poin untuk jawaban “Tidak”. Jadi misalnya dari 10 pertanyaan di bagian hak pemegang saham, perusahaan menjawab 6 kali “ya” dan menjawab 4 kali “tidak”, maka untuk bagian ini perusahaan akan memperoleh skor (6 x 5) + (4 X 0) = 30 (dari skor maksimum 50 atau 10X5). Demikian pula seterusnya dengan bagian yang lain. Misalkan dari hasil scoring lanjutan ini, seksi Kebijakan GCG perusahaan mendapatkan skor 45 (dari skor maksimum 60), seksi Praktik GCG = 60 (dari skor maksimum 80), seksi Praktik Pengungkapan = 25 (dari skor maksimum 40), seksi Audit = 30 (dari skor maksimum 40). Untuk menentukan skor total, dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan dengan bobot seperti yang dijelaskan di atas, adalah sebagai berikut:

((30/50 x 20%) + (45/60 x 15%) + (60/80 x 30%) + (25/40 x 20%) + (30/40 x 15%)) = 69,5 % atau skor 69,5 dari skor tertinggi 100.

Dengan skor 69,5, apakah berarti kondisi GCG perusahaan tersebut baik ataukah buruk? Jawabannya adalah relatif, karena tidak ada standar nilai yang menyatakan apa yang baik atau nilai yang buruk. Namun, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, perusahaan harus berusaha untuk mencapai skor setinggi mungkin yang meningkat dari waktu ke waktu. Kedua, pembandingan dengan perusahaan lain harus dilakukan dengan hati-hati, terutama jika karakteristik industri mereka berlainan. Jika sebuah perusahaan memperoleh skor 69,5 tidak dengan sendirinya dapat dikatakan lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan lain yang memperoleh skor 75, dan demikian juga sebaliknya. Karena boleh jadi ada beberapa aspek penting GCG yang tidak tercermin dengan baik dalam kuesioner yang telah distandardisir tersebut. Bagaimanapun harus disadari, GCG bersifat multidimensi dan tidak ada alat tunggal yang mampu mengukurnya dengan sempurna pada setiap keadaan.

Metode self-assessment memiliki titik kekuatan sekaligus juga kelemahan. Kekuatan dari metode ini adalah mudah dan murah. Sementara kelemahannya adalah bahwa penilaian tidak dilakukan secara independen sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah penilaian dilakukan secara objektif dan apakah benar telah menunjukkan kondisi riil GCG perusahaan yang bersangkutan. Apalagi bila penilaian GCG dimaksudkan untuk meyakinkan pihak eksternal, maka metode self-assessment dianggap tidak memadai. Namun tidak berarti bahwa self-assessment ini tidak bermanfaat. Potensi kemanfaatan dari self-assessment ini secara internal perusahaan cukup besar bila penilaian dilakukan secara objektif, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi bagian yang masih lemah dari Corporate Governance untuk segera dapat memperbaikinya.

Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita hitung sendiri skor GCG perusahaan kita. Segera unduh self-assessment tools tersebut di web FCGI di sini.

Referensi:

  • PA Edisi 2004
  • PA Edisi 2009
  • http://www.fcgi.or.id/en/index.shtml (diakses tanggal 3 Februari 2010, 19.40 WIB)
  • http://bpkp.go.id/?idunit=21&idpage=326 (diakses tanggal 3 Februari 2010, 19.40 WIB)