Mengintip Konsep Standar Pengawasan Intern BUMN

Dibaca 5,928 kali

Oleh: Setyo Wibowo, CIA, CISA

Dalam Seminar Nasional Internal Audit 2010 yang dihelat oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) di Bandung 22-23 April lalu, Kementerian BUMN memberikan preview konsep strategis Standar Pengawasan Intern BUMN. Setelah Bank Indonesia mengeluarkan SPFAIB belasan tahun silam dan Bapepam LK mengeluarkan peraturan  Peraturan Bapepam LK Nomor IX.I.7 tahun 2008 lalu, beleid dari kementerian BUMN tersebut tentu menjadi hal yang dinantikan oleh SPI BUMN yang bukan merupakan bank dan tidak mencatatkan diri di bursa.

Eksistensi dan Peran SPI

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan perundang-undangan yang medukung eksistensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN sudah cukup memadai. Di dalam Undang-undang 19/2003 mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP 45/2005 perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, diatur mengenai eksistensi, tugas dan tanggung jawab, serta pelaporan SPI sebagai berikut:

  1. Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
  2. SPI bertugas: (a) membantu Direktur Utama dalam  melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya; (b) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama; dan (3) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
  3. Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Direksi.  Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
  4. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau, hasil pelaksanaan tugas SPI.

Bila dirunut ke belakang, pokok-pokok kebijakan semacam itu bahkan telah ada sejak PP 3/1983 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun pengaturan high-level seperti itu tentu masih terlalu global bagi praktik audit internal di lingkungan BUMN, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan menteri untuk lebih meningkatkan peran SPI.

Standar untuk Peningkatan Peran SPI

Secara strategis Kementerian BUMN memandang peran SPI ke depan harus dilakukan dengan penerapan independensi, kompetensi, dan objektivitas, untuk menjamin hasil kegiatan dan hasil pengawasan intern yang berkualitas. Oleh karena itu perlu diatur standar minimal yang harus diterapkan/dilakukan agar independensi, kompetensi, dan objektivitas dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini konsep strategis standar pengawasan intern dari Kementerian BUMN:

Dalam konsep strategis tersebut kita melihat bahwa standar ini telah berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan best-practice audit internal terkini. Hal ini terlihat antara lain dengan diakomodasikannya peran/tugas SPI yang tidak hanya pada tugas pemeriksaan (assurance) saja, namun juga pada peran consulting. Hal lain terlihat pada pengaturan pada dua aspek pokok, yaitu: struktur dan proses. Bila dianalogikan dengan SIPPAI dari IIA, misalnya, maka pengaturan tersebut akan sepadan dengan  standar atribut dan standar kinerja. Sama halnya dengan standar audit internal yang berlaku umum, standar atau pengaturan-pengaturan dalam rancangan  peraturan Menteri BUMN ini juga bersifat minimal. Artinya, kualitas kegiatan dan hasil pengawasan SPI BUMN sekurang-kurangnya akan diukur dengan kepatuhan mereka dalam hal struktur dan proses pengawasan intern terhadap standar pengawasan intern BUMN ini.

Substansi Standar Pengawasan Intern BUMN

Dalam paparan pada seminar tersebut di atas, Kementerian BUMN menyampaikan substansi rancangan peraturan menteri BUMN mengenai Pengawasan Intern BUMN, di mana secara garis besar akan mengatur dua aspek, yaitu: struktur dan proses SPI BUMN.

Aspek struktur akan mengatur mengenai:

  1. Kedudukan , tugas dan fungsi SPI
  2. Wewenang  SPI
  3. Pertanggungjawaban SPI
  4. Persyaratan Pengawas Intern
  5. Piagam pengawasan intern
  6. Hubungan SPI dengan organ Dewan Komisaris dan Komite Audit

Sementara itu aspek proses akan mengatur mengenai:

  1. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pengawasan intern
  2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern  dan pengawasan eksternal
  3. Pelaksanaan program quality assurance
  4. Dokumentasi dan administrasi

Kedua aspek tersebut selanjutnya akan diatur dalam peraturan menteri mengenai Piagam Pengawasan Intern serta Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Intern yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Harapan

Kita berharap agar peraturan menteri ini segera bisa direalisasikan. Seratur dua puluh lima (125) SPI BUMN, di luar 16 BUMN yang telah go public (4 di antaranya bank BUMN), memerlukan standar ini agar dapat berperan dengan lebih baik bagi perusahaannya. Banyak hal dititipkan dalam seminar tersebut kepada Kementerian BUMN, dari yang ringan sampai dengan yang ‘berat’ seperti usulan agar Kepala SPI ditempatkan setara dengan direksi, semoga dapat diakomodasi dengan bijaksana oleh kementerian BUMN. Bola terus bergulir, kita tunggu saja golnya, semoga masuk ke gawang yang benar.

Saya sendiri masih menyisakan pertanyaan ringan: Mengapa ‘Pengawasan  Intern’ instead of ‘Audit Intern’? Apakah memang ada profesi Pengawas Internal di luar sana?

Anda bisa menjawabnya?

Referensi:

  • Materi Seminar “Aspek Strategis Standar Pengawasan Intern BUMN”, M. Said Didu (Sesmen BUMN)
  • UU No. 19/2003 tentang BUMN
  • PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN
  • SIPPAI